Kebijakan Pemerintah Jepang terkait Perlintasan Orang ke Jepang dalam rangka Pencegahan Virus Corona Baru (COVID-19)

2020/4/1
Pada tanggal 1 April 2020, Pemerintah Jepang telah memutuskan untuk menerapkan langkah baru dalam upaya pengamanan di perbatasan negara guna mencegah penyebaran Virus Corona Baru (COVID-19) sebagai berikut ini.
 
1.   Penambahan jumlah negara yang menjadi objek penolakan masuk ke Jepang

Pada tanggal 1 April, sebagai kebijakan tambahan, Pemerintah Jepang telah menambah jumlah negara yang menjadi objek penolakan masuk ke Jepang hingga sebanyak 49 negara termasuk Indonesia sesuai dengan peraturan keimigrasian Jepang. Dengan kebijakan ini, pada dasarnya semua warga negara asing yang pernah berada atau berkunjung di negara-negara tersebut termasuk Indonesia dalam waktu 14 hari terakhir sebelum tiba di Jepang tidak diizinkan masuk ke Jepang kecuali dalam kondisi darurat*.

*Jika pemilik status penduduk seperti “penduduk tetap”, “suami/istri warga negara Jepang dll”, “suami/istri penduduk tetap” dan “pemegang izin tinggal tetap” yang keluar dari Jepang dengan re-entry permit (izin masuk kembali), lalu kembali masuk ke Jepang dari negara objek penolakan masuk ke Jepang sampai dengan tanggal 2 April 2020, pada dasarnya dia dapat masuk ke Jepang dalam kondisi darurat. Tetapi apabila dia keluar dari Jepang setelah tanggal 3 April 2020, pada dasarnya dia tidak dapat masuk kembali ke Jepang. Penduduk yang memiliki status “Tokubetsu Eijyuu-sha" (Penduduk tetap khusus) bukan objek penolakan masuk ke Jepang.

Kebijakan ini akan mulai diberlakukan pada tanggal 3 bulan April 2020 pukul 00:00 waktu Jepang, serta berlaku juga bagi pendatang yang berangkat dari Indonesia sebelum kebijakan ini mulai diberlakukan, serta tiba di Jepang setelah kebijakan dimulai.
 
2.   Peningkatan karantina

Semua pendatang dari Indonesia, termasuk warga negara Jepang yang tinggal di Jepang diminta agar
●  menjalani tes PCR di bandara ketibaan
●  melakukan karantina mandiri di tempat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Karantina selama 14 hari serta pemeriksaan kesehatan di otoritas kesehatan.
●  tidak menggunakan sarana transportasi umum dari bandara ke tempat karantina tersebut.
 
Kebijakan ini mulai diberlakukan pada maskapai dan lainnya yang tiba di Jepang setelah tanggal 3 April 2020 pukul 00:00 waktu Jepang. Kebijakan ini dapat diperpanjang.
 
3.   Pembatasan Pengeluaran Visa

Selain yang disebut di atas ini, diputuskan pula pembatasan pemberian visa sebagai berikut:
●  Menghentikan validitas Single Entry Visa maupun Multiple Entry Visa yang telah diterbitkan sebelum tanggal 2 April 2020 di Kantor Perwakilan Jepang berupa Kedutaan Besar Jepang, Konsulat-Jenderal Jepang atau Kantor Konsulat Jepang di negara-negara termasuk Indonesia yang menjadi objek penolakan masuk ke Jepang.
●  Menghentikan penerapan bebas visa (visa waiver).
●  Menghentikan penerapan bebas visa berdasarkan perjanjian yang berkaitan dengan APEC Business Travel Card (ABTC).

Q&A tentang upaya pengamanan di perbatasan negara (Website Kementerian Tenaga Kerja dan Kesehatan):
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00003.html (Bahasa Inggris)

Untuk lebih lanjut mengenai informasi tentang kebijakan ini, dapat dihubungi Kementerian Kesehatan dan Tenaga Kerja (MHLW)
Dari Luar Negeri :+81-3-3595-2176 (untuk Bahasa Jepang, Bahasa Inggris, Bahasa Mandarin, Bahasa Korea)
 

FAQ terkait Upaya Tambahan Pengamanan di Perbatasan Jepang sehubungan dengan Virus Corona Baru (COVID-19): Kebijakan Pembatasan Visa